pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Seluas-luasnya. pelaksanaan otonomi daerah

Asas-asas otonomi daerah ini terdiri dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. com - Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Agar istilah-istilah tersebut dapat kalian kuasai dengan baik, kalian dapat mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali yang ditandai dengan perubahan UU OTDA/Desentralisasi, yaitu: 1. Dampaknya daerah semakin otonom dan dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kekuatan dan kreatifitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Lahirnya UU No. Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daera h di Kota Surakarta". Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Tingkat kemampuan Kabupaten Mamuju sebagai daerah otonom yang baru dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2001, bi la dilihat dari perolehan PAD tahun 2005 sebesar Rp. Di samping kebaikan tersebut di atas, otonomi daerah juga mengandung kelemahan sebagaimana pendapat Josef Riwu Kaho (1997) antara lain sebagai berikut ini: a. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Otonomi daerah mempunyai dampak positif yang lebih banyak dari nampak negatif yang diberikannya. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan otonomi daerah memberikan. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untukDaerah ini memiliki otonomi khusus atau yang biasa disebut keistimewaan Yogakarta. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UU no 22 tahun 1999 jo. B. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah , yaitu :MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Udangundang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. 1 Setelah diberlakukannya otonomi daerah, sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah. 18. Dan Apa Saran Yang Bisa Anda Berikan Agar Pelaksanaan Otonomi Daerah Justru Bisa Mengurangi Terjadinya Perilaku Korupsi?". otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Dalam hal pelimpahan wewenang perizinanPelaksanaan otonomi daerah juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Sejak diberlakukannya UU No. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. . Langsung aja simak pembahasan lengkapnya berikut ini! 1. Dekonsentrasi (wilayah administratif) sebagai dasar pelaksanaan sistem Otonomi Daerah tersebut,1 sehingga Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Persoalan lain dalam pelaksanaan otonomi daerah juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Penyerahan kewenangan ini berkecenderungan dimaknai sebagai fipenyerahan kedaulatanfi kepada pemerintah daerah untuk berbuat ap a saja (Rachmadi, 2003). OTONOMI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Widya Oka Azahra Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah juga memegang prinisp. Implikasi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada UU No. Pendapatan Daerah 33 B. ANALISIS DAN SOLUSI. Namun secara kumulatif dana otonomi khusus yang telah diberikan oleh pemerintah terbilang cukup besar, yaitu Rp73,3 triliun, Provinsi Aceh masih tergantung dengan adanya dana otonomi khusus. Otonomi daerah juga memiliki 3 (tiga) asas utama untuk menerapkan pelaksanaan otonomi. Bagaimana konsep Otonomi Daerah? Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. Banyak daerah mengeluhkan bagaimana sentralistisnya pemerintah mengatur dan mengendalikan pelaksanaan otonomi ini. Pelaksanaan otonomi suatu daerah, tentunya memiliki hak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya otonomi daerah ini sendiri menjadi kesempatan baik bagi pemerintah setempat agar dapat membuktikan kemampuannya dalam mengatur daerahnya sendiri. Pembangunan regional juga dipastikan akan berjalan seiring dengan pelaksanaan. Keuangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah khususnya pasca pemberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 jo. Hal yang ingin dicapai dari tujuan politik ini agar tercipta demonstrasi politik yang baik di masyarakat dan mampu ikut serta dalam partai. KOMPAS. A. 797-804. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, m asing–masing daerah diberikan kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. Penguasaan Sumber Daya Alam dan Otonomi Daerah. dan keanekaragaman antar daerah. Seorang guru tidak dapat bekerja sendiri dalam pengelolaan organisasi kelas, oleh karena itu dalam setiap kelas selalu dibutuhkan seorang ketua kelas yang dibersamai oleh sekretaris,. Soal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, karena dengan perantara beliau -lah kita dapat mengenal indahnya Islam. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi terbatas, (4) pelaksanaan pemerintahan daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah, (5) pelaksanaan pemerintahan daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah C. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Korupsi harus dijadikan musuh bersama yang tak bisa dimaafkan. Upaya Penanggulangan Korupsi Pada Otonomi Daerah adalah Preventif Membangun etos pejabat dan pegawai baik di. id - Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait kebijakan yang diambil untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang besar terhadap daerahnya sendiri. Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, kepada VOA mengatakan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi merupakan persoalan sistem sehingga perlu strategi menyeluruh untuk mengatasi hal tersebut. 1. Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. A. Di era penjajahan kolonial Belanda, di wilayah Indonesia sudah diterapkan sistem otonomi daerah melalui Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda) sekitar tahun 1870-an. Penyelenggara otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asas Desentralisasi Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu : a. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturari perundang­ undangan. UU No. Rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan. 2 dari 5 halaman. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan. sebutkan dan jelaskan prinsip prinsip otonomi daerah –. B. B, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Barat PENDAHULUAN Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan lahimya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang saat ini telah diperbarui menjadi UU No. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Kesalahan memberi makna otonomi daerah membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi jauh dari hakikat sebenarnya yaitu mengede-pankan pelayanan prima kepada. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Pendapatan Pertambangan Umum 37 2. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut : 1. Menciptakan stabilitas politik. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Reformasi dan Perubahan Konstitusi yang terjadi di Indonesia telah membuka keran lahirnya otonomi daerah. Dapat dicatat dari. By Alan Hakim. elaksanaan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dalam . memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan. Pelaksanaan Otonomi Daerah. 68 Debora Sanur L. Melalui Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, ketetapan ini menjadi tiang utama tegaknya. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas. Aturan Kebijakan Daerah. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban. Tujuan dan Fungsi Peraturan Daerah. Di samping kitu, karakteristik struktur lokal, kelompok-kelompok sosial-budaya yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dasn kondisi infra-struktur. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. B. Otonomi daerah kini genap 26 tahun. Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah-daerah lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai jadwalPelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memajukan pembangunan daerah. Salah satu persoalan yang mengiringi pelaksanaan otonomi daerah adalah maraknya perilaku korupsi yang terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Kewenangan Daerah Otonom. Banyak harapan yang dimungkinkan dari peneraan otonomi daerah,. Didalam UUD 1945 antara lainOleh karena itu, pemberian otonomi kepada daerah tidak dalam pengertian kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ,akan tetapi dalam pengertian otonomi terbatas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minimnya pemahaman Kepala desa, aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan status otonom yang dimiliki desa tidak memberikan dampak yangContohnya seperti, otonomi daerah terjadi saat guru memberi wewenang kepada ketua kelas untuk membantu mengelola pelaksanaan organisasi kelas. Berbagai pertimbangan yang kompleks telah membawa pelaksanaan otonomi daerah belum pernah berjalan tuntas. KOMPAS. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Indonesia adalah negara yang memiliki Pemerintahan yang terbagi menjadi Pusat dan Daerah. 3. Pelaksanaan otonomi daerah dalamhal ini diharapkan agar dapat mewujudkan terjadinya peningkatan indeks pembangunan manusia. membiayai pelaksanaan otonomi daerah. BUKU AJAR OTONOMI DAERAH Oleh: Natal Kristiono, S. November 22, 2020. Implikasi Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat dalam. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. 11. Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh adanya penerapan otonomi daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat, karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. 3. daerah digabung agar terdapat sinergi antar keduanya agar pelaksanaan otonomi daerah lebih efektif dan efisien. Wapres harap pemimpin terpilih komitmen dorong kemajuan otonomi daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Dalam jurnal Sakinah Nadir (2013:1-2). Kemenko PMK Dorong Kerja Sama di Bidang Perlindungan Sosial dan Pendidikan Vokasi dengan Daerah Otonomi Guangxi Zhuang RRT KEMENKO PMK –. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembngunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya tekandung 3 (tiga) misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu : 1. Sekda: DOB Barito Raya wujudkan efektivitas penyelenggaraan pemda. 1. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. pengembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terutama untuk mempengaruhi para pengambil keputusan yang masih menyangsikan atau mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya disintegrasi dalam melaksanakan otonomi daerah. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk DIY. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan. Brian C. Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. 2, Mei 2016. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang. Berikut ini dampak positif dari otonomi daerah: 1. Pengertian dan Konsep Dasar Otonomi Daerah Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Melalui artikel ini, dibahas secara lebih mendalam. pelaksanaan otonomi daerah. 7. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia itu satu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau negara. XV / MPR / 1998. Anggaran Belanja. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. Hakikat Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. CSIS mengkaji pelaksanaan otonomi daerah di lima wilayah, yaitu Serang, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, dan Semarang. Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. Berikut contoh pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut: Aturan kebijakan daerah Penentuan UMR (Upah Minimum Regional) Penggunaan APBD Retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi. Keterlibatan par masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. TerbatasnyaHUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Politik | Sunday, 25 Jul 2021, 01:40 WIB. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. dari pengembangan otonomi daerah adalah: 1) Memberdayakan masyarakat 2) Menumbuhkan prakarasa dan keratifitas 3) Meningkatkan peran serta masyarakat 4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini , daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan Dalam pembangunan sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alamPemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan. 32 Tahun 1956. Pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat atau penyelenggaraan peemrintahan di tingkat bawah adalah sebagai berikut : Dimensi politik , yaitu secara politis kabupaten / kota dan penyelenggaraan pemerintahan di bawahnya tidak terlalu mempunyai fanatisme kedaerahan, seperti yang. 44 Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlansung sejak 1 januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan. 23 April 2015. Asas Otonomi Daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai : pembentukan, penghapusan,. Kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kondisi tersebut akanKOMPAS. 32 Tahun 2004 . Rifi Rivani Radiansyah1. UUD Tahun 1945 Pasal 18. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang. Penentuan. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia pada masa jatuhnya presiden kedua yaitu bapak soeharto salah satunya dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan agar mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera yang dikeluarkan dengan UU. id ABSTRAK Artikel ini mencoba mengkaji dilema pelaksanaan otonomi daerah dari sudut pandang teoritis, dimanaMelalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. I. L M m n o p ; X Y t 0 ç č t u E F ś ˇ đ ń G H Ę Ë 1 2 e. Judul. Ada dampak positif dan negatifnya. in Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dapat dicermati dengan seringnya berganti aturan UU yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, ada lebih 15 undang-undang yang pernah dibuat untuk mengatur masalah otonomi daerah. Pembangunan daerah otonom akan lebih cepat perkembangannya. Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. com . 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. PEMBAHASAN A.